\n<\/p>\n
SOLO \u2014 Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan gugatan terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima.<\/p>\n
Jokowi menegaskan menghormati putusan tersebut dan menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana atau strata satu (S-1).<\/p>\n
Jokowi mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda, termasuk jalur untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.<\/p>\n
Menurut dia, penyelesaian pendidikan sarjana menunjukkan bahwa seseorang telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya sesuai sistem yang berlaku.<\/p>\n
\u201cKalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S-1, atau ada di sini juga diploma. Di luar negeri juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tetapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S-1-nya,\u201d kata Jokowi, Kamis 8 Oktober.<\/p>\n
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan Gibran telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Ia menilai seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan yang berlaku untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang tersebut.<\/p>\n
\u201cYang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S-1. Kalau menyelesaikan S-1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia enggak bisa daftar ke S-1-nya,\u201d ujar Jokowi.<\/p>\n
Jokowi juga menyatakan menghormati seluruh proses dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan MK. Ia meminta pihak yang ingin menempuh langkah lanjutan terkait jabatan Gibran mengikuti mekanisme demokrasi dan ketentuan konstitusi.<\/p>\n
\u201cDi negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu, enggak ada masalah,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Saat ditanya apakah polemik tersebut dapat memengaruhi peluang Gibran jika kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2029, Jokowi enggan berspekulasi. Ia mengatakan pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan lembaga yang diatur dalam sistem pemilu.<\/p>\n
\u201cSemuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. Kita ada KPU, ada kita punya Bawaslu, semuanya ada mekanismenya dan semuanya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Pemilu masih jauh,\u201d katanya.<\/p>\n
Sebelumnya, MK menyatakan permohonan dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam.<\/p>\n
\u201cDalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,\u201d ujar Suhartoyo.<\/p>\n
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing<\/em> untuk mengajukan perkara tersebut. Dengan demikian, permohonan tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa hingga menghasilkan putusan yang mengabulkan tuntutan para pemohon.<\/p>\n Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, MK juga menyinggung dokumen yang digunakan sebagai bukti pendidikan Gibran di luar negeri. Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.<\/p>\n Anggota MK Arsul Sani menjelaskan, keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan menyebut dokumen yang dilampirkan untuk mendukung penyetaraan pendidikan luar negeri bukan berupa ijazah, melainkan certificate of attendance, academic record, dan dokumen penjelasan nilai.<\/p>\n \u201cFakta tersebut dikuatkan oleh keterangan dirjen pendidikan dasar dan menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyertaan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic record<\/em> dan explanation of grades<\/em>,\u201d jelas Arsul.<\/p>\n \n