\n<\/p>\n
JAKARTA – Indonesia kembali membukukan tinta diplomasi emas, saat resolusi yang diusulkan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil diadopsi menjadi Resolusi.<\/p>\n
Sidang ke-63 Dewan HAM PBB yang dipimpin Duta Besar Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro, Presiden Dewan HAM PBB, pada 6 Oktober 2026 mengadopsi resolusi usulan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi berhasil diadopsi.<\/p>\n
Resolusi berjudul “Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food<\/em>” yang diusulkan Indonesia bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis dan Rwanda dalam kelompok pengusul (core group) diadopsi setelah mendapatkan dukungan lebih dari 80 negara anggota dewan.<\/p>\n Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi, tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, seperti dikutip Jumat (8\/10).<\/p>\n Kementerian Luar Negeri mengatakan, memastikan gizi anak terpenuhi adalah bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, masih ada ratusan juta anak di berbagai negara yang mengalami kekurangan gizi. Dampaknya tidak main-main: pertumbuhan terhambat, prestasi belajar menurun, dan hak-hak anak lainnya ikut terpengaruh. Jika tidak ditangani, dampak ini bisa berlanjut hingga generasi berikutnya.<\/p>\n Melalui resolusi ini, negara-negara didorong untuk memperkuat kebijakan dan program agar memastikan semua anak bisa memperoleh makanan bergizi secara setara, kata kementerian.<\/p>\n Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka.<\/p>\n Resolusi ini juga memberi perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional, terutama untuk membantu negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.<\/p>\n Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.<\/p>\n \n