EdShareOn <\/em>yang tayang pada Rabu, 7 Oktober 2026.<\/p>\nPada 23 September lalu, Ombudsman RI melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Lapas IIA Cibinong. Dari situ, Ombudsman mendapati adanya fasilitas mewah di penjara. Fasilitas itu berupa area semacam klaster rumah mewah yang disebut Ombudsman terlihat seperti homestay.<\/p>\n
Pada area lain, Ombudsman juga menemukan adanya bangunan mirip villa, serta jejeran rumah petak berpagar yang memiliki area parkir mobil.<\/p>\n
Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Ombudsman mendapati adanya sofa, kulkas berisi minuman keras, televisi, pendingin udara\/AC, juga meja makan. Rumah itu diketahui dihuni oleh warga binaan.<\/p>\n
Bahkan, ada juga fasilitas simulator golf yang sedang dibangun, serta area gym dan kolam. Buntut temuan itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberhentikan Kepala Lapas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dan menjatuhkan sanksi untuk 16 pegawai yang diduga terlibat.<\/p>\n
Hamid menjelaskan, Undang-undang No.32 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memang tidak mengatur masalah pidana. Di UU itu, hukuman yang dikenakan untuk oknum pelanggar aturan hanyalah sanksi administrasi.<\/p>\n
Namun menurutnya, tindakan penyediaan dan penggunaan fasilitas mewah di lingkungan penjara bisa dikenakan pidana penyuapan. \u201cOrang yang memanfaatkan fasilitas (mewah) itu pasti menyuap petugas lapas, kan,\u201d kata dia yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia pada 2008-2011 ini.<\/p>\n
Lebih lanjut Hamid mengungkapkan, pihak yang terlibat juga bisa dijerat dengan pidana menghalangi, merintangi, dan menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan atau obstruction of justice<\/em>. Hal itu terbukti dengan penghilangan barang bukti oleh para pelaku saat diperiksa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.<\/p>\n\u201cBarang yang beberapa jam sebelumnya ada, kok tiba-tiba hilang. Alasannya untuk menyenangkan Pak Menteri. Ini paradoks sekali. Nah hal itu bisa masuk kategori obstruction of justice <\/em>karena menghilangkan barang bukti sehingga hukum susah ditegakkan,\u201d kata dia.<\/p>\nMenurut Hamid, perlu juga kiranya untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Termasuk, dengan memeriksa petugas lapas tahun-tahun sebelumnya. Sebab bisa jadi, penyelewengan itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Hamid menduga kongkalikong pengadaan fasilitas mewah itu sudah berlangsung lama. Lebih adil juga, bila pengusutannya hingga ke level pemangku kebijakan, dalam hal ini Kantor Wilayah (kanwil) dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. \u201cUsut saja sampai ke atasnya. Supaya fair<\/em>, kan?\u201d ujarnya.<\/p>\nTerkait kejadian di Lapas IIA Cibinong, Hamid menyayangkan pengawasan level atas, yakni Kanwil Ditjen PAS Jawa Barat. Ia menilai, semestinya Kanwil rajin mengecek atau inspeksi ke lapas yang ada di bawah yurisdiksinya. Sebab secara hukum, yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan lapas adalah kanwil. Adapun ke depannya, pengawasan terhadap kanwil oleh inspektorat juga harus diperketat. Tak hanya pengawasan berupa laporan berkala, tapi juga sidak secara acak.<\/p>\n