\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Ombudsman RI mendukung penerapan kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Ketua Ombudsman RI Nuzron Joher menegaskan, penerapan Wajib Halal merupakan bagian dari pemenuhan hak publik sekaligus bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n
\u201cSebelum kita hadir, kami sudah menyatakan bahwa program BPJPH, program prioritas Presiden di bidang syariah dan halal, itu komitmen dan konsisten bahwa wajib halal tetap (dilaksanakan) pada waktunya yang telah ditetapkan,\u201d tegas Nuzron.<\/p>\n
Menurut dia, Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan juga akan mendorong pencegahan maladministrasi melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di BPJPH.<\/p>\n
Anggota Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Keagamaan, Maneger Nasution, mengatakan Wajib Halal merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bagian dari pemenuhan hak masyarakat.<\/p>\n
\u201cWajib Halal Oktober, Ombudsman dukung itu. Karena halal itu hak publik. Publik punya hak mendapatkan pelayanan halal. Mayoritas bangsa kita memerlukan itu. Karena itu kita dukung,\u201d kata Maneger.<\/p>\n
Ia menambahkan, Ombudsman akan memastikan pemenuhan hak publik di bidang halal berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik dan terhindar dari praktik maladministrasi.<\/p>\n
\u201cOmbudsman akan hadir untuk mengawasi apakah hak publik di bidang halal ini sudah terpenuhi atau tidak, dengan standar maladministrasi,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
\n