\n<\/p>\n
JAKARTA – Jurubicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, menyatakan pihaknya menghormati hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.<\/p>\n
“Partai Gerindra menghormati penuh Amar Putusan MK Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang secara tegas menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard. Keputusan MK bersifat final and binding, sehingga seluruh dinamika hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 secara resmi telah selesai,” ujar Sugiat kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober.<\/p>\n
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan batasan legal standing para Pemohon serta batas kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang memiliki tahapan dan tenggat waktu jelas.<\/p>\n
“Proses pencalonan hingga penetapan telah melalui verifikasi lembaga berwenang (KPU) sesuai koridor hukum yang berlaku pada saat tahapan pemilu berlangsung,” katanya.<\/p>\n
Sugiat mengatakan, Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak, menghentikan polemik yang berlarut-larut, serta bersatu mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah demi menghadapi tantangan ekonomi global dan pembangunan nasional.<\/p>\n
Sugiat menilai, spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia.<\/p>\n
“Demokrasi yang sehat menuntut kesediaan semua pihak untuk menghormati koridor hukum, batas waktu penyelesaian sengketa, dan putusan final badan peradilan,” katanya.<\/p>\n
“Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan (checks and balances), serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok,” lanjutnya.<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menuturkan, demokrasi yang matang diuji dari kemampuan para aktor politik untuk menerima saluran hukum yang ada, menghormati batas waktu penyelesaian sengketa, dan mengalihkan energi kritis ke pengawasan kebijakan ketimbang terus berputar pada polemik masa lalu.<\/p>\n
\n