\n<\/p>\n
BALI – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era<\/em>di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, menyerukan tata kelola royalti hak cipta lintas negara yang lebih transparan.<\/p>\n Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyatakan Indonesia berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara dapat dicatat, dihitungserta dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil.<\/p>\n “Ketika karya dapat dinikmati di berbagai negara melalui platform digital, tata kelola royalti juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Tentunya diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang saling terhubung, agar hak ekonomi pencipta terlindungi,\u201d ujar Supratman saat memberikan pidato kunci dalam forum itu.<\/p>\n Menurutnya, persoalan royalti lintas negara tidak semata-mata berkaitan dengan aturan hak cipta, tetapi juga koordinasi antarlembaga dan keterhubungan sistem informasi.<\/p>\n Karena itu, lanjutnya, Indonesia mendorong dialog internasional untuk mempertemukan pengalaman dan praktik berbagai negara tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional masing-masing.<\/p>\n Adapun, Pemerintah RI mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pelaku industri, dan pakar untuk membahas tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital, dalam forumyang digelar pada 7-9 Oktober 2026 tersebut.<\/p>\n \n