\n<\/p>\n
JAKARTA, Fokus Berita\u00a0 \u2014 Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Koornas Gebrak), Saharuddin, menyarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mempertimbangkan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul sorotan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat calon wakil presiden pada Pilpres 2024.<\/p>\n
Sorotan tersebut mencuat dalam persidangan perkara sengketa Pilpres 2024 yang kembali membahas persoalan persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Dalam persidangan terungkap adanya dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran, di antaranya Certificate of Attendance dan transkrip nilai.<\/p>\n
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan bukan merupakan penerbitan ijazah baru maupun tanda kelulusan baru. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam konteks administrasi dan proses penyetaraan dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.<\/p>\n
Menanggapi polemik itu, Saharuddin menilai pengunduran diri Gibran justru dapat menjadi pilihan yang lebih beretika sekaligus meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat.<\/p>\n
\u201cLebih baik Mas Wapres mundur saja. Itu lebih beretika dan akan menjadi catatan sejarah yang baik buat semua, termasuk dapat mengakomodir kepentingan politik 2029, Mas Gibran dan keluarga besar Presiden ke-7,\u201d ujar Saharuddin, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Saharuddin, persoalan tersebut tidak semata-mata perlu dilihat dari aspek politik kekuasaan, tetapi juga dari perspektif etika penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik.
Ia menilai, apabila Gibran memilih mundur secara sukarela, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk sikap politik yang berani sekaligus memberikan ruang untuk menyelesaikan polemik tanpa terus membebani pemerintahan maupun keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.<\/p>\n
Saharuddin juga mengaitkan keputusan tersebut dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029. Menurutnya, pengunduran diri bukan berarti mengakhiri perjalanan politik Gibran, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang yang memberikan kesempatan bagi Gibran dan keluarga besar Presiden ke-7 untuk tetap berkiprah dalam kehidupan politik nasional.<\/p>\n
\u201cKalau mundur dengan kesadaran sendiri, tentu akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah politik Indonesia. Yang terpenting adalah kepentingan bangsa dan kepercayaan rakyat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Meski demikian, persoalan dokumen pendidikan Gibran tetap harus ditempatkan sesuai fakta dan proses hukum yang berjalan. Sorotan terhadap dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.<\/p>\n
Penilaian mengenai keabsahan dan konsekuensi hukumnya merupakan kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Pernyataan Saharuddin tersebut sekaligus menjadi dorongan agar polemik mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden tidak berhenti pada perdebatan politik, tetapi dibuka secara transparan berdasarkan dokumen, aturan, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (*\/MK)<\/p>\n
<\/div>\n