\n<\/p>\n
JAKARTA –<\/strong> Sistem alih daya atau outsourcing<\/a><\/strong> menjadi salah satu bagian yang berubah dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan<\/a><\/strong>. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea<\/a><\/strong> mengatakan aturan baru tidak lagi membolehkan outsourcing dilakukan terhadap pekerja secara perorangan.<\/p>\n Menurut Andi, yang dapat dialihdayakan adalah jenis pekerjaan. Sementara pekerja harus berstatus tetap pada perusahaan penyedia jasa outsourcing.<\/p>\n \u201cTidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan,\u201d kata Andi Gani seusai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober.<\/p>\n Ia menjelaskan, seorang pekerja harus lebih dulu menjadi pegawai tetap perusahaan outsourcing sebelum ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan pada perusahaan lain.<\/p>\n \u201cJadi kalau ada pekerja, dia harus pekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di-outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap,\u201d ujarnya.<\/p>\n \n