\n<\/p>\n
JAKARTA – RUU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa 13 ketentuan baru yang menyentuh langsung pekerja, mulai dari larangan menahan ijazah, dana cadangan pesangon, perlindungan pekerja perempuan dan disabilitas, hingga aturan alih daya di BUMN.<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi lainnya berlaku dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penguatan perlindungan hak pekerja.<\/p>\n
\u201cRUU Ketenagakerjaan mengatur 13 ketentuan hal baru,\u201d kata Yassierli dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 6 Oktober.<\/p>\n
Selain larangan menahan ijazah, RUU memperkuat sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga itu juga diperkuat sebagai lembaga nonstruktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<\/p>\n
Pengawasan ketenagakerjaan ikut diperketat. Jumlah pengawas akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah pekerja maupun perusahaan di masing-masing kabupaten dan kota. RUU juga mengatur pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan serta pengawasan oleh DPR.<\/p>\n
\n