\n<\/p>\n
JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin<\/a><\/strong> menegaskan Satgas Penertiban Kawasan Hutan<\/a><\/strong> bukan milik atau pekerjaan satu lembaga. Satuan tugas itu merupakan kerja bersama 12 kementerian dan lembaga untuk mengembalikan kawasan hutan beserta manfaatnya kepada negara.<\/p>\n Penegasan tersebut disampaikan Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober.<\/p>\n Menurut Burhanuddin, besarnya persoalan penguasaan kawasan hutan membuat penanganannya tidak mungkin dilakukan Kejaksaan atau satu institusi saja.<\/p>\n \u201cSatgas PKH tidak dapat berjalan sendiri. Kekuatan terbesar penegakan hukum adalah pada dukungan rakyat,\u201d katanya.<\/p>\n Burhanuddin mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dibutuhkan karena penertiban menyentuh aspek kehutanan, perkebunan, pertambangan, perpajakan, hingga penegakan hukum.<\/p>\n Hasil kerja Satgas PKH pada tahap VIII mencakup penyerahan uang Rp13,24 triliun kepada negara dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.<\/p>\n \n