\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/ywxgy6bmqxWdkMWUoZtT7B8OW8NuWbApBKh0q5SU8Kg\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTczMDIvMjAyNjEwMDYxNzU5LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkxMjg0Mzc1LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan membenahi kawasan kumuh di tiga kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang lokasinya hanya beberapa kilometer dari Istana Negara.<\/p>\n
Tiga wilayah tersebut yakni kawasan kumuh di Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan tersebut selama puluhan tahun belum tertata dengan baik meski berada di tengah pusat pemerintahan dan bisnis Jakarta.<\/p>\n
“Yang diputuskan adalah melakukan pembenahan di Tanah Abang, di Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali. Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI, tetapi itu salah satu tempat yang paling kumuh adalah di tempat itu,” kata Pramono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober.<\/p>\n
Pramono menyebut penataan kawasan akan dilakukan tanpa menggusur warga yang selama ini bermukim di lokasi tersebut. Pemerintah DKI, kata dia, akan fokus memperbaiki kondisi kawasan sekaligus menata hunian dan lingkungan di dalamnya.<\/p>\n
“Maka tadi saya sudah memutuskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pembenahan sepenuhnya kawasan itu. Tetapi intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur,” jelas Pramono.<\/p>\n
Kondisi permukiman di kawasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin dibenahi Pramono. Ia menyebut ada bagian kawasan sepanjang sekitar 2,3 kilometer yang telah hampir 60 tahun tidak tertangani secara baik.<\/p>\n
Padatnya hunian juga membuat sebagian warga harus tinggal dalam kondisi yang sangat terbatas. “Bahkan ada beberapa hunian satu rumah yang menghuni itu sampai dengan 15 orang, dan tidurnya tiga shift,” lanjutnya.<\/p>\n
Penataan nantinya tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga bangunan dan fasilitas yang berdiri di atas aliran sungai. Pramono menyebut terdapat sejumlah rumah ibadah seperti masjid dan musala yang juga akan ditata.<\/p>\n
“Tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi dengan perkembangan teknologi sekarang, mudah-mudahan nanti tempat itu menjadi tempat yang tertata dengan baik,” ucap Pramono.<\/p>\n
Pemprov DKI akan melibatkan sejumlah perangkat daerah dalam pembenahan tersebut. Dinas Sumber Daya Air akan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab, bersama dinas terkait, termasuk Dinas Sosial karena persoalan sosial di kawasan itu cukup kompleks.<\/p>\n
Untuk pembiayaan, Pemprov DKI menyiapkan kombinasi sumber anggaran. Selain menggunakan APBD, pemerintah juga akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau pendanaan lainnya.<\/p>\n
“Maka anggaran yang akan dilakukan adalah yang pertama tentunya dari APBD, yang kedua kita akan menggunakan dana-dana dari CSR (corporate social responsibility), SLF (sertifikat laik fungsi), dan juga KLB (koefisien lantai bangunan) untuk melakukan pembangunan di tempat itu,” urainya.<\/p>\n
Pramono mengatakan besaran anggaran penataan sebenarnya telah dihitung. Namun, ia belum membuka nilai anggaran tersebut kepada publik.<\/p>\n