\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/HQjvqrctU_eXncrFsImd_kTuvkxYrY1UFAKNpDYryc8\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTcyNTgvMjAyNjEwMDYxMzM3LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkxMjY4Njg3LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut 34 potensi kebakaran berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar dalam periode satu bulan terakhir. Menurut dia, kecepatan warga melaporkan potensi kebakaran dan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi faktor penting dalam pencegahan.<\/p>\n
Pramono mengatakan upaya pencegahan dilakukan sejak laporan awal diterima. Di sejumlah kawasan padat penduduk, warga turut melakukan penanganan secara gotong royong sembari berkoordinasi dengan petugas.<\/p>\n
\u201cBerkat komunikasi yang baik dan tindakan preventif, sebenarnya hampir ada kalau enggak salah 34 kebakaran di Jakarta yang berhasil kita tahan, kita cegah,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober.<\/p>\n
Ia mencontohkan kawasan Tambora dan Cakung sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk yang membutuhkan kewaspadaan lebih. Di kawasan seperti ini, laporan warga sejak munculnya tanda-tanda kebakaran dinilai dapat mempercepat penanganan.<\/p>\n
\u201cBegitu di awal, masyarakat sudah memberitahu kepada dinas kebakaran dan juga masyarakat secara gotong royong melakukan pencegahan itu, terutama di daerah-daerah padat seperti yang saya sebutkan, yaitu Tambora, Cakung, dan sebagainya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pramono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. Forum tersebut membahas kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana, termasuk kebakaran dan banjir.<\/p>\n
Potensi kebakaran menjadi perhatian karena Jakarta tengah menghadapi kondisi kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran, terutama di permukiman padat.<\/p>\n
\u201cSekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Pramono mengatakan Jakarta sebenarnya telah memiliki perangkat pencegahan kebakaran di tingkat lingkungan. Salah satunya penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap RW.<\/p>\n
\u201cJakarta ini dalam hal penanggulangan kebencanaan terutama yang berkaitan dengan kebakaran relatif sudah terdesain secara baik. Bahkan kegiatan APAR yang dimiliki per RW kan sudah jalan di Jakarta,\u201d katanya.<\/p>\n
Namun, keberadaan APAR tidak cukup jika peralatan tersebut tidak siap digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, Pramono meminta pengecekan kembali terhadap kondisi peralatan pemadam yang tersebar di lingkungan warga.<\/p>\n
\u201cSaya harus melakukan pengecekan lagi apakah alatnya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Pramono, pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada petugas pemadam. Sistem tersebut membutuhkan keterlibatan warga sebagai pihak yang pertama kali melihat dan melaporkan potensi kejadian di lingkungan masing-masing.<\/p>\n
\u201cIntinya adalah koordinasi di lapangan yang menjadi penting. Keterlibatan masyarakat memberitahu kepada Damkar dan sebagainya, itulah yang menjadi kata kunci di dalam kita memberikan penanggulangan untuk kebakaran yang di Jakarta,\u201d tegas Pramono.<\/p>\n
Selain kebakaran, Rakorda juga membahas risiko banjir yang membutuhkan koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar. Salah satu fokus Pemprov DKI adalah pembebasan lahan untuk penataan 13 sungai utama.<\/p>\n
\u201cHal yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama,\u201d terang Pramono.<\/p>\n
Pramono menegaskan penanggulangan bencana juga tidak berhenti setelah kondisi darurat teratasi. Pemulihan warga terdampak harus melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai kebutuhan.<\/p>\n
\u201cDi Jakarta, penanganannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan karena penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama,\u201d tutupnya.<\/p>\n