\n<\/p>\n
KUDUS – Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Penghentian dilakukan karena persoalan administrasi dalam pendataan penerima manfaat.<\/p>\n
Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kabupaten Kudus Wahyu Widodo mengatakan penghentian tersebut bukan sanksi permanen. Operasional dihentikan sementara selama proses verifikasi dan validasi data dilakukan.<\/p>\n
\u201cPenghentian tersebut bersifat sementara, menyusul adanya aturan baru dari BGN terkait validasi dan rekonsiliasi data penerima manfaat,\u201d kata Wahyu di Kudus, dikutip dari Antara, Senin, 5 Oktober.<\/p>\n
Persoalan muncul karena terdapat ketidaksesuaian antara Data Pokok Pendidikan atau Dapodik dengan sistem yang digunakan BGN. Sejumlah nomor induk sekolah penerima manfaat belum masuk atau belum terinput dalam aplikasi BGN.<\/p>\n
Akibatnya, jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sudah terdata bisa tidak terbaca dalam sistem.<\/p>\n
\u201cMisalnya penerima manfaatnya ada 100 atau 1.000, kalau nomor induk sekolahnya tidak ada di sistem BGN, maka datanya terbaca nol,\u201d ujar Wahyu.<\/p>\n
Penghentian sementara mulai berlaku sejak Minggu malam dan berlanjut pada Senin. Operasional akan kembali berjalan setelah persoalan administrasi dan perbaikan data selesai.<\/p>\n
\u201cHarapannya satu hari ini selesai,\u201d katanya.<\/p>\n
\n