\n<\/p>\n
JAKARTA – Badan Legislasi DPR RI sepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dibawa ke dalam rapat paripurna besok untuk disahkan menjadi Undang-Undang. <\/p>\n
“Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi, pemerintah. Selanjutnya, kami minta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” ujar Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober.<\/p>\n
“Demikian acara rapat kerja badan legislasi pada hari ini. Adapun pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna hari Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 10.00,” sambungnya.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Panja RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan dalam laporannya menyampaikan bahwa Panja pembahasan RUU SDI dibentuk oleh Badan Legislasi dalam rapat kerja Badan Legislasi pada 23 September 2026. Rapat kerja tersebut juga menyepakati untuk mengikutsertakan Badan Siber dan Sandi Negara dalam pembicaraan tingkat I. <\/p>\n
“Selanjutnya panja telah membahas rancangan undang-undang SDI secara intensif dalam rapat panja pada 23, 24, 28, 29, 30 September 2026, 1 Oktober dan 5 Oktober bertempat di ruang rapat Badan Legislasi,” katanya.<\/p>\n
Sturman menuturkan, RUU SDI merupakan usul inisiatif DPR RI sehingga dalam pembicaraan tingkat I daftar inventarisasi masalah atau DIM diajukan oleh pemerintah. Adapun jumlah DIM yang disampaikan pemerintah sebanyak 1.338 DIM batang tubuh dan 829 DIM penjelasan.<\/p>\n
“Melalui DIM tersebut menunjukkan pemerintah dan DPR memiliki pandangan yang sama yakni terkait dengan kepedulian dan perhatian serius terhadap pembenahan tata kelola data nasional agar terpadu, akurat, mutakhir, aman dan berdaulat. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat,” tuturnya.<\/p>\n
Dalam hal dalam rapat panja, lanjut Sturman, berlangsung perdebatan yang cukup konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tata kelola data nasional yang belum terintegrasi. <\/p>\n
Beberapa materi penting dan strategis dalam menjawab persoalan penyelenggaraan satu data Indonesia yang disepakati panja dalam rancangan undang-undang SDI ini, antara lain adalah Pengaturan data dasar nasional atau DDN yang dikuasai oleh negara sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial serta kebutuhan strategis nasional lainnya beserta kriteria penetapan 6 klaster dan klasifikasi data terbuka terbatas dan tertutup.<\/p>\n
Kedua, pengaturan tata kelola SDI melalui rencana induk SDI, arsitektur SDI, manajemen SDI dan siklus SDI yang dikoordinasikan oleh menteri termasuk penetapan data prioritas nasional. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui pembentukan penyelenggaraan SDI yang bertanggung jawab kepada presiden menggantikan Badan Satu Data Indonesia dengan sifat koordinatif normatif dan fasilitatif dalam mengkoordinasikan pembina data, produsen data dan wali data.<\/p>\n
Empat, pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan dalam memproduksi dan mengelola data termasuk musyawarah data desa atau kelurahan sebagai forum partisipatif untuk menyepakati data desa. Lima, pengaturan pembina data, produsen data dan wali data berjenjang dari tingkat nasional hingga desa atau kelurahan dan korporasi serta pengguna data beserta kewajibannya.<\/p>\n
Enam, pengaturan standar data, metadata, kode referensi dan atau data induk serta sistem katalog data nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh produsen data dan wali data tanpa memusatkan penguasaan data pada satu lembaga. Tujuh, pengaturan infrastruktur SDI dan manajemen risiko termasuk pemanfaatan teknologi digital, blockchain dan kecerdasan artifisial yang menjamin kedaulatan data nasional, keterlacakkan dan pengawasan manusia.<\/p>\n
Delapan, pengaturan interoperabilitas data yang dilaksanakan tanpa memusatkan fisik basis data dan tanpa memindahkan kepemilikan, penguasaan serta tanggung jawab pengelolaan data dari produsen data. Sembilan, pengaturan penggunaan data dan pengendalian akses data termasuk pengenaan biaya atas akses data terbatas sebagai penerimaan negara bukan pajak serta akses dan transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal data tertutup.<\/p>\n
\n