\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun pada 2027.<\/p>\n
Untuk merealisasikan target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah strategi transformasi yang diarahkan untuk memperluas basis pajak, memperkecil kesenjangan kepatuhan (compliance gap), serta meningkatkan penerimaan tanpa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.<\/p>\n
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP telah menyiapkan enam strategi utama untuk mendorong penerimaan pajak pada 2027 yaitu pertama, memperluas basis pajak dengan memaksimalkan pemanfaatan data dan teknologi, yaitu upaya tersebut mencakup pemantauan serta penggalian potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital dan berbagai sektor informal.<\/p>\n
\u201cDJP memanfaatkan data dan teknologi terhadap aktivitas digital economy, dan sektor informal yang lain,\u201d ucapnya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, dikutip, Senin, 5 Oktober.<\/p>\n
Kedua, melakukan intensifikasi pajak pada transaksi digital dan e-commerce, salah satu langkah yang diterapkan adalah pengenaan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar 0,5 persen.<\/p>\n
Di sisi lain, DJP juga akan menyederhanakan proses pengajuan Surat Pernyataan Bebas (SPB) bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.<\/p>\n
Menurut Bimo, penyederhanaan mekanisme tersebut penting untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM sekaligus menjaga daya beli masyarakat.<\/p>\n
\u201cTentu dengan semakin menyederhanakan mekanisme pengajuan surat pernyataan bebas untuk perlindungan UMKM yang beromzet di bawah 500 juta per tahun, khususnya selain menjaga UMKM juga menjaga daya beli masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ketiga, memperkuat ketahanan administrasi perpajakan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data, serta langkah ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem Coretax serta pemanfaatan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE).<\/p>\n
Dia menjelaskan, penerapan CRM-IRE akan membantu DJP menentukan tingkat pengawasan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak.<\/p>\n
Menurutnya, wajib pajak dengan tingkat risiko tertentu dapat memperoleh pengawasan yang lebih intensif, termasuk melalui pemeriksaan hingga penegakan hukum apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan yang signifikan.<\/p>\n
Bimo menjelaskan, hasil analisis CRM-IRE telah terintegrasi dengan Coretax dan basis data DJP dengan integrasi tersebut, proses pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis risiko.<\/p>\n
\u201cTentu kebijakan ini terus disempurnakan dan didukung dengan maturity level dari coretax yang semakin baik di tahun ketiga di 2027 nanti dan tentu dengan kemampuan yang semakin bagus untuk mengintegrasikan data eksternal dan data internal,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak tertentu yaitu pengawasan akan difokuskan pada wajib pajak dalam satu grup, wajib pajak yang memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, serta wajib pajak orang pribadi prominen.<\/p>\n
Penguatan pengawasan tersebut juga mencakup penanganan transaksi yang berkaitan dengan hubungan istimewa, termasuk kasus underinvoicing dan praktik transfer pricing agar dapat ditangani secara lebih tepat dan efektif.<\/p>\n
Kelima, memperkuat penegakan hukum perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan multidoor, yaitu strategi ini ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus mengantisipasi praktik penghindaran pajak, underinvoicing, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.<\/p>\n
Pendekatan tersebut juga akan digunakan dalam menangani dugaan peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan berasal dari pendapatan yang sah, yang dikenal sebagai illicit enrichment.<\/p>\n
Keenam, mengoptimalkan pemberian insentif pajak melalui evaluasi terhadap pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan, dan evaluasi tersebut dilakukan agar insentif yang diberikan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.<\/p>\n
\n