\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus kematian seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) yang dilakukan oleh kakak kelasnya di lingkungan sekolah.<\/p>\n
\u201cKami sangat prihatin kasus bullying ini terus terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan memicu hilangnya nyawa peserta didik. Kami mendesak agar polisi turun tangan dan mengusut kasus dugaan kekerasan ini,\u201d ujar Habib Syarief kepada wartawan, Senin, 5 Oktober.<\/p>\n
Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat ini pun meminta kepolisian bergerak cepat memeriksa hasil medis forensik serta merunut kronologi kejadian secara presisi. Langkah penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap ada atau tidaknya pembiaran oleh pihak sekolah terhadap tanda-tanda awal perundungan tersebut.<\/p>\n
\u201cJangan sampai ada fakta yang terlewat, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengawasan sekolah selama anak-anak berada di lingkungan pendidikan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Habib menegaskan bahwa perundungan merupakan bagian dari “tiga dosa besar” dunia pendidikan yang wajib diberantas di samping kekerasan seksual dan intoleransi. Ia meminta pihak sekolah tidak meremehkan aksi ejekan maupun intimidasi awal yang berpotensi memicu tindak kekerasan berakibat fatal.<\/p>\n
\u201cSekolah harus menjadi tempat yang aman dan tidak boleh ada toleransi terhadap perundungan. Jangan sampai tindakan mengejek atau memukul dianggap sekadar kenakalan anak belaka,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan dan dinas terkait untuk mengevaluasi total sistem deteksi dini serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan di sekolah. Kepala sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua murid dituntut bersinergi agar anak memiliki ruang aman untuk melapor tanpa rasa takut.<\/p>\n
“Pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari guru hingga pemerintah daerah. Mekanisme pelaporan harus benar-benar berjalan dan memberikan rasa aman bagi korban maupun saksi,\u201d ucapnya.<\/p>\n
\n