\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Setelah putusan tersebut, proses usulan pemberhentian Husniah berlanjut ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).<\/p>\n
Putusan itu tercatat dalam Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1 P\/UP\/2026 dan diputus pada Kamis 1 Oktober. Majelis hakim dipimpin Dr. Irfan Fachruddin, dengan anggota Dr. Lulik Tri Cahyaningrum dan Prof. Dr. Yodi Martono Wahyunadi.<\/p>\n
Dalam amar putusannya, MA menyatakan, \u201cKabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.\u201d Perkara tersebut sebelumnya terdaftar di MA pada 21 Agustus 2026.<\/p>\n
Kuasa hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, mengatakan putusan tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk melanjutkan proses pengusulan pemberhentian Bupati Gowa sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
\u201cMA telah mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa dan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum,\u201d kata Khairil dalam keteranganya, Sabtu 3 Oktober.<\/p>\n
Setelah putusan dibacakan, DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, akan meneruskan usulan pemberhentian Husniah kepada Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.<\/p>\n
Khairil menjelaskan, penyampaian usulan tersebut akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<\/p>\n
\u201cSecepatnya DPRD akan meneruskan usulan tersebut kepada Mendagri melalui Gubernur Sulsel,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dengan dikabulkannya permohonan uji pendapat tersebut, proses pemakzulan Husniah memasuki tahapan lanjutan di tingkat pemerintah pusat. Namun, putusan MA mengenai uji pendapat DPRD perlu dibedakan dari keputusan administratif akhir mengenai pemberhentian bupati.<\/p>\n
\n