\n<\/p>\n
BANDUNG – Rencana impor kereta rel listrik (KRL) dari Jepang masih harus dibahas bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aturan yang membatasi usia maksimal kereta impor 20 tahun.<\/span><\/p>\n Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan impor KRL perlu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BP BUMN, PT KAI (Persero), PT INKA, serta Danantara.<\/span><\/p>\n Pasalnya, PT KAI (Persero) berencana untuk melakukan importasi KRL bekas dari Jepang dengan usia pakai 25 tahun, sementara aturan di Kementerian Perdagangan maksimal 20 tahun.<\/span><\/p>\n \u201cKami juga terbentur dengan adanya batasan<\/span>terhadap usia yang diperkenankan oleh<\/span>Kementerian Perdagangan bahwa maksimal 20 tahun. Ini bukan perkara yang mudah. Tetapi saya ingin semua duduk berbicara ada kebutuhan tetapi juga ada kendala dari produksi (INKA),\u201d katanya kepada wartawan ditulis Minggu, 4 Oktober.<\/p>\n Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan akan menangani aspek teknis terkait pengadaan KRL. Sementara itu, izin impor berada di Kementerian Perdagangan.<\/span><\/p>\n \u201cKami dari Kementerian Perhubungan itu menyiapkan hal yang terkait dengan teknis, berkaitan dengan pengadaan KRL-nya. Izinnya itu ada di Kemendag,\u201c tuturnya.<\/span><\/p>\n Dudy bilang pihaknya ingin mencari jalan tengah dari kondisi industri kereta api saat ini. Sebab, kebutuhan rangkaian kereta untuk KRL masih jauh dari cukup karena baru tersedia 85 trainset dari angka ideal 105 trainset.<\/span><\/p>\n \n