\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi mitra pembangunan untuk mengganti yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n
Langkah tegas ini diambil setelah BGN menemukan indikasi praktis yang membebani operasional dapur MBG di lapangan saat proses registrasi.<\/p>\n
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan terdapat oknum yayasan yang meminta setoran dana dari mitra berdasarkan jumlah tempat makan (ompreng<\/em>) yang disalurkan, padahal yayasan tersebut tidak melakukan pembinaan maupun pengelolaan operasional.<\/p>\n “Ada mitra yang sudah membangun dapur, lalu diminta menyetorkan sejumlah uang per ompreng<\/em> kepada yayasan. Sementara yayasan ini tidak melakukan apa-apa, tidak aktif di dapur, tidak memberikan pembinaan, dan tidak berkontribusi terhadap jalannya SPPG,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4\/10\/2026).<\/p>\n Sudaryono menegaskan praktik tersebut berpotensi mengganggu kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat karena adanya beban finansial tambahan di luar perencanaan teknis.<\/p>\n Oleh karena itu, BGN berkomitmen agar pengelolaan anggaran negara untuk program MBG dapat difokuskan penuh pada peningkatan gizi masyarakat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel.<\/p>\n “Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya,” ujarnya.<\/p>\n \n