ganjil genap<\/a><\/strong> (Gage) bakal dievaluasi. Pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ganjil genap benar-benar mengurai kemacetan di Jakarta?<\/p>\nEvaluasi terkait kebijakan ganjil genap dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day<\/em> (CFD) dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin. Pramono menegaskan, pembahasan dilakukan agar kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.<\/p>\n\u201cIntinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,\u201d kata Pramono, mengutip Antara<\/em>.<\/p>\nSetelah satu dekade berjalan, kebijakan ganjil genap di Jakarta kini berada di persimpangan jalan. Kebijakan Gage memang masih berperan mengendalikan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama. Namun, persoalan lalu lintas di Jakarta kian kompleks. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono bersama Dishub DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut.<\/p>\n![\"\"\/](\"https:\/\/voi.id\/storage\/publishers\/596918\/body_image_2026100406.jpeg\")
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (8\/4\/2025). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan sistem ganjil genap pada kendaraan pribadi di Jakarta pada Selasa (8\/4) setelah meniadakannya selama kurang dari dua pekan. (ANTARA\/Fathul Habib Sholeh\/sgd\/nz)<\/figcaption><\/figure>\n\u201cSetelah satu dekade melanggengkan sistem Ganjil Genap demi mengurai kemacetan, Jakarta kini berdiri di persimpangan jalan: terus mempertahankan skema transisi yang kian jenuh, atau berani melangkah ke solusi yang lebih fundamental,\u201d ucap Djoko dalam keterangan yang diterima VOI<\/em>.<\/p>\nMuncul Kejenuhan Kebijakan<\/h3>\n
Kebijakan Gage pertama kali diuji coba sejak Agustus 2016 di ruang Jalan Sudirman-Thamrin dan sebagian Gatot Subroto. Setelah satu dasawarsa, Pemprov bersama Dishub DKI Jakarta melakukan evakuasi mendalam terkait kebijakan tersebut. Kebijakan Gage yang awalnya diberlakukan untuk mengurai kemacetan ibu kota, kini dihadapkan padasejumlah masalah.<\/p>\n
Djoko Setjoworno menuturkan, kebijakan Gage untuk mengurai kemacetan hanya efektif terjadi di koridor utama, seperti Jl Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sistem ini berhasil menurunkan volume kendaraan pada jam-jam puncak dan menjaga kecepatan rata-rata kendaraan tetap mengalir. Namun, sistem ini tidak mengurangi total volume kendaraan. Gage, kata Djoko, hanya memindahkan kepadatan (traffic displacement<\/em>).<\/p>\n\u201cKendaraan melimpah ke jalur-jalur alternatif yang tidak terkena Gage, sehingga kemacetan parah bergeser ke area pinggiran koridor,\u201d ujar Djoko.<\/p>\n
Lebih lanjut, Djoko juga menyoroti cakupan kebijakan Gage yang hanya mengendalikan mobil, bukan motor. Padahal, populasi sepeda motor terus melonjak, justru tidak tersentuh aturan Gage. Hal ini, kata Djoko, menyebabkan ruang jalan yang ditinggalkan mobil langsung terisi motor.<\/p>\n