\n<\/p>\n
PALU – Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro mengusulkan sekretaris daerah atau sekda menjadi penjabat kepala daerah selama masa transisi menuju pemilu lokal 2031. Pilihan itu dinilai lebih memahami program dan jalannya pemerintahan daerah dibanding pejabat yang didatangkan dari luar.<\/p>\n
Usulan tersebut muncul menyusul perubahan jadwal pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029.<\/p>\n
\u201cSaya setuju bahwa sekretaris daerah merupakan dapur pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota,\u201d kata Siti di Palu, Sulawesi Tengah, dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober.<\/p>\n
Pemilu nasional akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD. Sementara pemilu lokal mencakup pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten\/kota, serta gubernur, bupati, dan wali kota.<\/p>\n
MK menetapkan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
Jeda tersebut, menurut Siti, perlu mendapat perhatian karena akan memunculkan kebutuhan penjabat kepala daerah selama masa transisi.<\/p>\n
\u201cSatu poin penting lainnya adalah bagaimana memikirkan selang waktu atau jeda, sekitar dua sampai dua setengah tahun dari pemilu nasional menuju pemilu lokal,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n