\n<\/p>\n
PALU – Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai tidak boleh berhenti pada perubahan jadwal pencoblosan. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro menilai perubahan itu harus menjadi momentum membenahi demokrasi di daerah.<\/p>\n
Menurut Siti, desain baru pemilu membuka ruang untuk memperkuat desentralisasi, otonomi daerah, representasi politik, serta kapasitas pemerintahan daerah.<\/p>\n
\u201cPemisahan itu bukan sekadar perubahan jadwal pemungutan suara, tetapi sebagai momentum, memperkuat desentralisasi, otonomi daerah, representasi politik, dan kapasitas pemerintahan daerah,\u201d kata Siti di Palu, Sulawesi Tengah, dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober.<\/p>\n
Perubahan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135\/PUU-XXII\/2024.<\/p>\n
Mulai 2029, pemilu nasional yang memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD akan dipisahkan dari pemilu lokal untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten\/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.<\/p>\n
Ketentuan itu mengubah model pemilu serentak yang selama ini dikenal dengan sistem \u201clima kotak\u201d.<\/p>\n
MK juga menetapkan pemilu lokal digelar paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau presiden dan wakil presiden hasil pemilu nasional.<\/p>\n
\n