JAKARTA – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan mengapa gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih disidangkan Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n
Margarito, yang baru dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menilai dari sudut hukum positif terdapat persoalan pada pihak yang mengajukan gugatan dan waktu pengajuannya.<\/p>\n
\u201cJujur saja kalau dari segi undang-undang, dari segi hukum positif, itu sudah berkali-kali saya bilang jauh sebelum hari ini,\u201d kata Margarito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober.<\/p>\n
Menurut Margarito, para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
Ia juga menyoroti perkara yang diajukan lebih dari dua tahun setelah Pilpres 2024.<\/p>\n
\u201cKalau dalam undang-undang kan tiga hari sudah harus di… ini kan sudah lebih dari dua tahun. Jadi by law positif itu sebenarnya tidak bisa,\u201d ujarnya.<\/p>\n Margarito kemudian mempertanyakan alasan perkara tersebut tetap diperiksa MK.<\/p>\n \u201cJujur saya, saya tidak dapat mengerti kenapa disidangkan. Kalaulah mereka itu meyakini dan segala macam itu, prosedurnya bukan begitu,\u201d katanya.<\/p>\n Gugatan itu diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain pada September 2026. Para pemohon meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka berpendapat dugaan persoalan terkait syarat pendidikan baru diketahui belakangan dan meminta pembuktian dilakukan secara terbuka.<\/p>\n Terkait substansi pendidikan Gibran, Margarito menilai keterangan paling penting datang dari pihak yang berwenang menilai kesetaraan pendidikan.<\/p>\n \n ![\"Pakar](\"https:\/\/voi.id\/storage\/publishers\/596822\/body_image_2026100309.jpeg\" "\\"Pakar")