\n<\/p>\n
BANDUNG – Kementerian Hukum meluruskan anggapan soal pembayaran royalti musik yang masih membingungkan sebagian pelaku usaha. Uang yang dibayarkan bukan masuk ke kas negara, melainkan untuk pencipta lagu melalui lembaga pengelola royalti.<\/p>\n
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar mengatakan penjelasan itu penting karena masih ada pengusaha hotel, restoran hingga tempat hiburan yang mempertanyakan mekanisme dan legalitas pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial.<\/p>\n
\u201cJangan salah juga, ini bukan kepada pemerintah pembayarannya, tapi kepada para pencipta, dimana dikelola oleh LMK supaya terkoordinir,\u201d kata Asep seusai sosialisasi royalti musik di Kabupaten Bandung, dikutip dari Antara, Kamis, 1 Oktober.<\/p>\n
Menurut Asep, pemahaman mengenai mekanisme tersebut diperlukan terutama bagi pelaku usaha yang menggunakan karya cipta orang lain dalam kegiatan komersial.<\/p>\n
Sosialisasi itu mempertemukan sekitar 500 peserta dari kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam PHRI, pencipta lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hingga aparat penegak hukum.<\/p>\n
\n