\n<\/p>\n
JAKARTA – Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) untuk pertama kalinya diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang dipersoalkan adalah aturan pembayaran iuran jaminan sosial yang dikaitkan dengan kesepakatan antara pekerja rumah tangga (PRT) dan pemberi kerja.<\/p>\n
Permohonan diajukan Ferdinan Olla, PRT asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Bekasi sejak 2023 dengan upah Rp1,5 juta per bulan. Perkara tercatat dengan Nomor 352\/PUU-XXIV\/2026.<\/p>\n
Dalam permohonan, Ferdinan mempersoalkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.<\/p>\n
Persoalan utamanya menyangkut frasa yang mengaitkan pembayaran iuran jaminan sosial dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Pemohon menilai ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian karena hubungan kerja PRT dalam praktiknya bisa berlangsung secara lisan.<\/p>\n
Ferdinan, misalnya, disebut bekerja berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak memiliki perjanjian kerja tertulis. Kondisi itu dinilai membuat PRT bergantung pada kesepakatan dengan pemberi kerja ketika menyangkut upah, jaminan sosial, maupun kewajiban lainnya.<\/p>\n
\u201cBagi pemohon, rumusan tersebut menimbulkan ketidakpastian apakah kewajiban pemberi kerja tetap berlaku secara otomatis atau bergantung pada kesepakatan,\u201d kata kuasa hukum Ferdinan, Bernita Matondang seperti dikutip dari Antara, Jumat, 2 Oktober.<\/p>\n
\n