\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/AOo8AIqdlt4O2xxFkffgHcfWHWlq89I4rwEbsYsRRcg\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTY3MjcvMjAyNjEwMDIxNjIyLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkwOTMyOTg3LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan regulasi untuk kemungkinan masuknya transportasi udara dalam sistem angkutan Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Transjakarta ke depan tak hanya akan dikembangkan untuk menjangkau transportasi perairan, tetapi juga moda udara.<\/p>\n
Pramono mengatakan, kebutuhan transportasi udara di Jakarta diperkirakan akan muncul seiring perkembangan ibu kota sebagai kota megapolitan. Karena itu, ia ingin regulasi terkait moda tersebut disiapkan sejak awal, termasuk aturan daerah yang dibutuhkan.<\/p>\n
“Untuk Transjakarta kenapa kemudian ada hal yang berkaitan dengan udara? Karena bagaimanapun dalam jangka panjang pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan ada pengaturan transportasi udara,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat, 2 Oktober.<\/p>\n
Menurut Pramono, bentuk transportasi udara yang dimaksud dapat mencakup layanan berbasis helikopter. Ia merujuk pada sejumlah kota besar dunia yang mulai mengatur penggunaan ruang udara untuk kebutuhan transportasi perkotaan.<\/p>\n
“Apakah nanti helikopter atau apa pun yang sekarang sudah menjadi tren di beberapa negara-negara besar, termasuk kemarin pada saat saya ke New York, juga di New York sekarang sudah ada pengaturan tentang transportasi udara, maka kita mempersiapkan itu di awal,” jelas Pramono.<\/p>\n
Pramono menilai regulasi perlu disiapkan sebelum layanan tersebut berkembang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak baru bergerak ketika moda transportasi udara sudah mulai digunakan secara luas.<\/p>\n
“Jadi ini untuk mempersiapkan diri ke depannya. Termasuk untuk transportasi laut ke Kepulauan Seribu, ini juga bagian dari persiapan itu,” urainya.<\/p>\n
Sebelumnya, Pramono menyampaikan penjelasan mengenai empat rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 1 Oktober. Salah satunya mengatur perubahan bentuk hukum PT Transportasi Jakarta menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroda) sekaligus memperluas ruang lingkup usahanya.<\/p>\n
Pengembangan usaha mencakup transportasi perairan dan udara serta perluasan wilayah usaha hingga tingkat nasional dan internasional.<\/p>\n
\u201cWilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi daerah lain di Indonesia maupun di tingkat global,\u201d ungkap Pramono.<\/p>\n
Oleh karena itu, modal dasar PT Transjakarta ditingkatkan dari sebelumnya sebesar Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp3,351 triliun.<\/p>\n