\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/b5fPCOsot0fwa62qfU_-3i31C5VeFv6SDfvOO1cqhHk\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTY3MDEvMjAyNjEwMDIxMzQ2LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkwOTIzNjI0LmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Keterhubungan antara ekosistem darat dan laut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan lingkungan di daratan, pesisir, hingga laut dinilai perlu dilihat sebagai satu kesatuan agar kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan dampaknya secara lebih menyeluruh.<\/p>\n
Hal ini menjadi salah satu fokus Kementerian PPN\/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI melalui Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI).<\/p>\n
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan Proyek SOLUSI dapat menjadi alat bantu dalam mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pembangunan di kawasan darat dan laut.<\/p>\n
“Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir,” kata Yudiarso dalam keterangannya, Jumat, 2 Oktober.<\/p>\n
Pendekatan tersebut juga menempatkan hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari satu perencanaan. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN\/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan laut.<\/p>\n
Menurut Teguh, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mendukung pengelolaan tersebut, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga pelaku usaha. Pendekatan itu juga diarahkan untuk mendukung pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita Nomor 2 menuju Indonesia Emas 2045.<\/p>\n
Proyek SOLUSI diterapkan melalui tiga lokasi percontohan di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Program ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan ke dalam kegiatan di tingkat bentang alam, termasuk melalui investasi berdampak dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.<\/p>\n
Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor karena persoalan yang dihadapi saling berkaitan.<\/p>\n
“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah,” tutur Yuliana.<\/p>\n
Pengalaman dari tiga provinsi percontohan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembelajaran untuk memperkuat perencanaan, implementasi, hingga strategi keberlanjutan program.<\/p>\n
Dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari di Jakarta, Senin, 28 September, turut diluncurkan lima dokumen kebijakan strategis. Dokumen tersebut meliputi indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, kajian pengembangan bioprospeksi, strategi nasional pendanaan inovatif, serta masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.<\/p>\n
Indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi disiapkan untuk membantu memantau pengelolaan lintas sektor dan wilayah. Di dalamnya terdapat sejumlah parameter, antara lain konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.<\/p>\n
Selain aspek perencanaan, keberlanjutan pembiayaan turut menjadi perhatian. Konsorsium SOLUSI melihat peluang pengembangan pendanaan non-APBN dan non-APBD dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, serta pemangku kepentingan lainnya.<\/p>\n
Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan pengalaman di tiga provinsi percontohan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.<\/p>\n
“Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak,” ucap dia.<\/p>\n
Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan pengembangan komoditas berkelanjutan melalui kemitraan dengan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan program.<\/p>\n
\u201cSehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,\u201d terangnya.<\/p>\n
Sementara itu, investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut secara terpadu di area kerja seluas 28 ribu hektare, termasuk perlindungan sejumlah spesies seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.<\/p>\n
Pengelolaan biodiversitas dalam proyek ini juga memperhatikan dimensi sosial, termasuk keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan serta keterikatan dengan sumber daya alam.<\/p>\n
Salah satu kajian yang dikembangkan adalah bioprospeksi, yakni pemanfaatan bahan hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan dan laut serta pembagian manfaat bagi masyarakat pemilik pengetahuan.<\/p>\n
\u201cEksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,\u201d imbuhnya.<\/p>\n