\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/AvELLlcMRksomni-MVR9yXcJYNbo0NXhdx9ecdtWFME\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTY1MzMvMjAyNjEwMDExNTA2LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkwODQyMDA2LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam pengembangan dugaan suap pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Jul Seventa Tarigan yang merupakan eks Kadiv Pajak PT Adaro Energy.<\/p>\n
“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Oktober.<\/p>\n
Selain Jul Seventa Tarigan, penyidik juga memeriksa Juventius Jaka Purwanto selaku pegawai negeri sipil (PNS) pajak; Asih Setyo Kuncoro selaku pensiunan PNS pajak; serta Sumargono yang juga merupakan PNS pajak.<\/p>\n
Adapun Jul sebenarnya sudah pernah dipanggil dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Tapi, pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan sosok ini tidak memenuhi panggilan sehingga penjadwalan ulang akan dilakukan.<\/p>\n
Taufik mengatakan ada sejumlah hal yang ingin didalami dari Jul. Salah satunya, terkait dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak dalam kasus ini.<\/p>\n
“Saksi J memang dikonfirmasi terkait pemberian-pemberian kepada pemeriksa pajak. Dikembangkan dari tertangkap tangan KPP Banjarmasin,” kata Taufik, Kamis, 20 September.<\/p>\n
KPK diketahui menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Proses ini berjalan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat eks Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono.<\/p>\n
Sprindik pertama, terkait dugaan pemberian suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.<\/p>\n
Sprindik kedua berkaitan dengan menyasar dugaan penerimaan suap oleh pejabat negara. Sementara, yang terakhir berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<\/p>\n
Sementara dalam kasus sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus suap restitusi pajak pada KPP Madya Banjarmasin usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari. Mereka adalah Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin; Fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega (DJD); dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jenarus Genggor (VNZ) alias Venzo.<\/p>\n
Dalam kasus ini, diduga telah terjadi pengaturan pada proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Buana Karya Bhakti di KPP Madya Banjarmasin.<\/p>\n
Awalnya, atas permintaan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti dilakukan pemeriksaan dan ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar. Sehingga, total restitusi pajaknya mencapai Rp48,3 miliar.<\/p>\n
Mulyono meminta uang apresiasi kepada Venzo dan disepakati pemberian uang senilai Rp1,5 miliar dengan syarat uang sharing agar restitusi perusahaan sawit ini bisa dicairkan.<\/p>\n
Kemudian, Venzo menemui Mulyono di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah uang apresiasi dan disepakati pembagiannya sebagai berikut:<\/p>\n
a. Mulyono sebesar Rp800 juta<\/p>\n
b. Dian sebesar Rp200 juta<\/p>\n
c. Venzo sebesar Rp500 juta.<\/p>\n
Lalu, Venzo bertemu Dian untuk memberikan uang yang disepakati sebesar Rp200 juta. Namun, Venzo meminta bagian sebesar 10 persen atau Rp20 juta. Sehingga Dian menerima bersih sebesar Rp180 juta.<\/p>\n