\n<\/p>\n
MEULABOH – Tata kelola Lembaga Wali Nanggroe didorong lebih terbuka, akuntabel dan berbasis riset agar keberadaannya tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi juga dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat Aceh.<\/p>\n
Dorongan itu mengemuka dalam Diskusi Publik Evaluasi Tata Kelola Lembaga Wali Nanggroe dalam Konteks Kekhususan Aceh di Meulaboh, Rabu, 30 September.<\/p>\n
Forum yang digelar Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Teuku Umar atau LK2BH-TU itu diikuti sekitar 150 peserta dari kalangan tokoh adat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, peneliti, praktisi pendidikan dan masyarakat.<\/p>\n
Ketua LK2BH-TU Irsadi Aristora mengatakan forum tersebut membuka ruang evaluasi terhadap keberadaan dan tata kelola Lembaga Wali Nanggroe, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan qanun yang mengatur lembaga tersebut.<\/p>\n
Lembaga Wali Nanggroe merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang antara lain diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 yang kemudian mengalami perubahan, terakhir melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2019.<\/p>\n
\n