\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi ke sejumlah daerah dalam 100 hari pertama kepengurusan masa khidmah 2026-2031.<\/p>\n
Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz mengatakan rekonsiliasi menjadi salah satu agenda prioritas setelah struktur kepengurusan PBNU periode 2026-2031 rampung disusun. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kembali hubungan internal organisasi setelah Muktamar ke-35 NU.<\/p>\n
\u201cKita akan rekonsiliasi ke daerah-daerah,\u201d ujar Abdul Hakim Mahfudz dalam keterangannya, Rabu 30 September.<\/p>\n
Pria yang akrab disapa Gus Kikin itu mengatakan sejumlah daerah menjadi prioritas dalam agenda tersebut, salah satunya Papua. Menurut dia, rekonsiliasi diperlukan karena terdapat perbedaan pilihan di internal NU selama proses Muktamar ke-35.<\/p>\n
Karena itu, PBNU akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah dan akar rumput. Konsolidasi dinilai penting untuk memastikan agenda organisasi berjalan selaras setelah proses pergantian kepengurusan.<\/p>\n
\u201cKita konsolidasi, itu yang menjadi prioritas kita,\u201d kata Gus Kikin.<\/p>\n
Agenda rekonsiliasi dan konsolidasi tersebut menjadi langkah awal PBNU setelah struktur kepengurusan masa khidmah 2026-2031 diumumkan. Dalam struktur baru tersebut, Gus Kikin menunjuk Gufdan Arif sebagai sekretaris jenderal PBNU, Ainun Na\u2019im sebagai bendahara umum, dan Muhammad Nuh sebagai khatib am.<\/p>\n
Penyusunan struktur kepengurusan dilakukan setelah Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.<\/p>\n
Pembentukan struktur kepengurusan diserahkan kepada rais am, ketua umum, dan tim formatur yang ditetapkan dalam Muktamar ke-35 NU. Tim formatur tersebut terdiri atas perwakilan sejumlah wilayah di Indonesia serta unsur tuan rumah dari Jawa Timur.<\/p>\n
\n