\n<\/p>\n
JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan transparansi dalam proses penegakan hukum tidak seharusnya dipersoalkan.<\/p>\n
Hal ini disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik pada hari ini, 29 September. Laporan ini dibuat oleh Faizal Assegaf selaku Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners yang mempermasalahkan pernyataan Budi terkait penyitaan alat siniar atau podcast dari salah satu terdakwa kasus suap importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Rizal.<\/p>\n
Awalnya, Budi bilang, kehadirannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Tapi, ia mengingatkan apa yang disampaikan sebagai juru bicara merupakan bentuk transparansi.<\/span><\/p>\n \u201cDengan mempersoalkan soal transparansi, artinya ini juga bertentangan dengan semangat reformasi. Justru kita terus mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam rangkaian proses penegakan hukum, termasuk yang dilakukan oleh KPK,\u201d kata Budi kepada wartawan di lokasi.<\/span><\/p>\n \u201cMaka ketika transparansi itu dipersoalkan, artinya itu justru mencederai hak masyarakat untuk mengakses informasi. Dan tentunya masyarakat tidak hanya hak\u2014tidak hanya memiliki hak untuk tahu, tapi juga keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPK membuka ruang bagi masyarakat untuk juga bisa melakukan pengawasan, mengawal proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK,\u201d sambung Budi.<\/span><\/p>\n Budi berharap laporannya ini tidak menjadi preseden buruk ke depan bagi penegakan hukum. Apalagi, proses yang berjalan di komisi antirasuah dipastikan sudah sesuai aturan.<\/p>\n \u201cBahwa hadirnya kami di sini sebagai bentuk kepatuhan dalam proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu ini juga sebagai bentuk bahwa proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK juga taat asas.\u201d<\/span><\/p>\n \n