\n<\/p>\n
JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mencapai 79,3 persen menjelang dua tahun pemerintahannya. Namun, Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman meminta pemerintah tidak terlena dengan angka tersebut. Persoalan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan korupsi masih perlu mendapat perhatian.<\/p>\n
Angka 79,3 persen itu berasal dari survei Indonesia Network Election Survey (INES). Syafrudin menilai hasil survei tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja, bukan semata-mata dijadikan ukuran keberhasilan.<\/p>\n
“Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras,” kata Syafrudin di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 28 September.<\/p>\n
Ia menyebut sejumlah persoalan yang masih harus ditangani pemerintah, mulai dari pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Syafrudin menilai survei INES menunjukkan adanya penerimaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Namun, menurutnya, hasil tersebut tetap perlu dibaca secara objektif dan disandingkan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.<\/p>\n
Di bidang ekonomi, ia menyoroti pertumbuhan Indonesia yang masih positif di tengah ketidakpastian global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Sepanjang semester pertama tahun ini, pertumbuhan mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<\/p>\n
“Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan Prabowo berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang dagang, gejolak geopolitik hingga perubahan rantai pasok dunia,” ujarnya.<\/p>\n
Meski demikian, Syafrudin meminta pertumbuhan tersebut diikuti pemerataan kesejahteraan, penciptaan pekerjaan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan daya beli masyarakat.<\/p>\n
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi pendidikan, dan Kampung Nelayan.<\/p>\n
\n