Koperasi Desa Merah Putih<\/a> (KDMP).<\/p>\nMeski demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak dilakukan melalui skema burden sharing atau pembagian beban antara pemerintah dan bank sentral.<\/p>\n
Menurut Destry, mekanisme burden sharing diterapkan dalam situasi yang bersifat luar biasa, seperti ketika pandemi Covid-19 melanda. Sementara dalam kondisi normal, skema tersebut tidak digunakan.<\/p>\n
“Burden sharing itu kan dalam kondisi kemarin extraordinary. Jadi kita menghadapi Covid, sehingga terjadilah proses burden sharing. Dalam kondisi normal tentunya hal itu tidak terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers, di kutip Minggu, 27 September.<\/p>\n
Ia menjelaskan, dukungan BI terhadap berbagai program pemerintah saat ini merupakan bentuk sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing, dan dukungan tersebut berbeda dengan mekanisme pembagian beban fiskal yang diterapkan selama masa pandemi.<\/p>\n
“Bahwa Bank Indonesia mendukung program pemerintah, perumahan, dan KDMP, konsepnya bukan burden sharing,” katanya.<\/p>\n
Destry menambahkan, sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam satu negara, BI tetap memiliki peran untuk mendukung kebijakan pemerintah sepanjang sesuai dengan mandat dan kewenangannya dan hal tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan bank sentral.<\/p>\n
“Kita sebagai sama-sama berada dalam satu negara kesatuan, tentunya juga Bank Indonesia perlu juga mensupport government itu sendiri,” tuturnya.<\/p>\n
Selain itu, Destry menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian kelebihan modal BI kepada pemerintah telah memiliki landasan hukum.<\/p>\n
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila rasio modal Bank Indonesia telah mencapai 10 persen, kelebihan modal tersebut dapat dikembalikan kepada pemerintah.<\/p>\n