\n<\/p>\n
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menerapkan aturan yang sama untuk seluruh sektor usaha. Pengusaha membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur pekerjaan, sementara pekerja tetap harus mendapatkan perlindungan.<\/p>\n
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan revisi aturan tersebut perlu mengadopsi prinsip flexicurity, yakni keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan jaminan perlindungan pekerja.<\/p>\n
“Undang-Undang Tenaga Kerja bukan aturan yang berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi dengan sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor-sektor yang lain,” kata Bob dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 26 September.<\/p>\n
Menurut Bob, setiap sektor usaha memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda. Karena itu, ketentuan mengenai jam kerja, kontrak, dan alih daya tidak selalu bisa diterapkan secara seragam.<\/p>\n
Ia mencontohkan sektor pariwisata yang harus tetap beroperasi selama 24 jam, termasuk pada hari libur nasional. Begitu pula dengan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kebutuhan operasional tersendiri.<\/p>\n
“Jika seluruh hal diatur undang-undang maka tidak akan jalan. Misalnya terkait jam kerja 8 jam, di sektor pariwisata para pekerja justru bekerja 24 jam di tanggal merah,” ujarnya.<\/p>\n
Bob juga menyoroti penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan alih daya atau outsourcing yang dinilainya sulit diterapkan pada sejumlah sektor.<\/p>\n
\n