\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Pemerintah memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 dapat memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus mendukung dunia usaha dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sertifikasi halal penting untuk membangun kepercayaan antara konsumen, produsen, dan sektor perdagangan.<\/p>\n
\u201cSertifikasi halal itu sangat penting untuk memberikan kepastian baik konsumen bagi produsen maupun sektor perdagangan. Sertifikasi halal itu sekali lagi adalah memperkuat kepercayaan,\u201d kata Pratikno dalam keterangan resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Sabtu.<\/p>\n
Menurut Pratikno, implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan amanat Undang-Undang sekaligus kepentingan bersama. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi antara kementerian\/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat.<\/p>\n
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai aspek dalam penerapan JPH, termasuk ketersediaan bahan baku impor, rantai pasok, pengawasan, hingga penguatan ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.<\/p>\n
Pratikno juga menekankan pentingnya afirmasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).<\/p>\n
Menurut dia, komunikasi publik terkait implementasi Wajib Halal perlu dibangun melalui narasi yang konsisten dengan menekankan aspek kepastian dan kepercayaan, baik bagi konsumen, produsen maupun sektor perdagangan.<\/p>\n
\n