\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Menjelang putusan kasasi perkara sengketa harta bersama Nomor 85\/Pdt.G\/2025\/PA.JP, pihak Marlinda meminta Mahkamah Agung (MA) memeriksa sejumlah persoalan yang dinilai muncul dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.<\/p>\n
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kedudukan tiga aset yang tercatat atas nama Marlinda, anak dari Dalle Effendi dan Zaina Arline, tetapi ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama kedua orang tuanya.<\/p>\n
Permintaan tersebut disampaikan dalam proses kasasi yang saat ini masih berjalan di MA. Pihak Marlinda berharap majelis hakim dapat memeriksa secara objektif kedudukan aset, bukti kepemilikan, serta sumber dana perolehan objek yang menjadi sengketa.<\/p>\n
Sengketa harta bersama antara Dalle Effendi dan Zaina Arline sebelumnya telah diperiksa melalui perkara Nomor 368\/Pdt.G\/2021\/PA.JP dan berlanjut hingga tingkat kasasi melalui Putusan MA Nomor 798 K\/Ag\/2023.<\/p>\n
Dalam perkembangan berikutnya, muncul perkara Nomor 85\/Pdt.G\/2025\/PA.JP yang kembali memperdebatkan sejumlah aset dalam konteks harta bersama.<\/p>\n
Perkara tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan diputus melalui Putusan Nomor 44\/Pdt.G\/2026\/PTA.JK tanggal 21 April 2026. Putusan tersebut pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan sejumlah perbaikan amar.<\/p>\n
Pihak Marlinda kemudian mengajukan kasasi ke MA. Dalam memori kasasi, Marlinda mempersoalkan masuknya sejumlah aset yang tercatat atas namanya ke dalam harta bersama antara Dalle Effendi dan Zaina Arline.<\/p>\n
Tiga objek yang menjadi fokus permohonan kasasi tersebut adalah dua bidang tanah dan bangunan di Jalan Mardani Raya Nomor 36, Cempaka Putih, dengan SHM Nomor 5366 dan SHM Nomor 830; tanah dan bangunan Hostel Alinda di Jalan Jaksa VI Nomor 9, Kebon Sirih, dengan SHGB Nomor 924; serta tanah di Jalan Jaksa VI Nomor 5, Kebon Sirih, dengan SHGB Nomor 1019.<\/p>\n
Dalam putusan tingkat banding, ketiga objek tersebut ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama. Pihak Marlinda kemudian meminta agar penetapan tersebut diperiksa kembali pada tingkat kasasi.<\/p>\n
Dalam memori kasasi, pihak Marlinda memfokuskan persoalan pada apakah aset yang secara sah terdaftar atas nama Marlinda dapat ditetapkan sebagai harta bersama kedua orang tuanya tanpa bukti finansial yang menunjukkan bahwa perolehan aset tersebut dibiayai oleh Dalle Effendi dan Zaina Arline.<\/p>\n
Menurut pihak Marlinda, ketiga objek tersebut diperoleh ketika Marlinda telah berusia dewasa dan seluruhnya tercatat atas namanya. Memori kasasi juga menyebut Marlinda telah mengelola Hostel Alinda serta sejumlah kegiatan usaha secara aktif.<\/p>\n
Pihak Marlinda turut mempersoalkan pembuktian mengenai sumber dana perolehan aset. Dalam memori kasasi disebutkan tidak terdapat bukti finansial dari pihak yang mendalilkan aset tersebut sebagai harta bersama yang menunjukkan adanya pembiayaan atas perolehan ketiga objek tersebut.<\/p>\n
Kuasa hukum Marlinda, Muhamad Khoirul Anam, mengatakan permohonan kasasi diajukan agar persoalan hukum tersebut dapat ditelaah kembali secara objektif oleh MA.<\/p>\n
\u201cKami meminta agar sejumlah persoalan dalam perkara ini diperiksa secara objektif, khususnya mengenai kedudukan aset yang tercatat atas nama pihak ketiga dalam sengketa harta bersama. Kami tetap menghormati proses kasasi yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian akhirnya kepada Mahkamah Agung,\u201d kata Khoirul, dalam keteranganya, Sabtu 26 September.<\/p>\n
Selain mengenai kedudukan aset, pihak Marlinda juga mempersoalkan Surat Klarifikasi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 24 Juli 2025. Menurut mereka, surat tersebut perlu dilihat dalam konteks keseluruhan proses pemeriksaan perkara dan tahapan persidangan.<\/p>\n
Pihak Marlinda juga mempertanyakan pertimbangan mengenai sumber dana serta bukti kepemilikan atas sejumlah aset yang menjadi objek sengketa.<\/p>\n
Dalam proses kasasi, pihak Marlinda turut merujuk pada perkara harta bersama lain yang menurut mereka memiliki kemiripan, khususnya terkait kedudukan aset milik pihak ketiga.<\/p>\n
Dalam perkara yang disebut telah berkekuatan hukum tetap tersebut, aset milik pihak ketiga pada akhirnya tidak dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama pasangan yang bersengketa.<\/p>\n
Putusan itu menjadi salah satu rujukan bagi Marlinda karena dinilai memiliki kemiripan dengan persoalan yang sedang dihadapinya, yakni mengenai batas antara harta bersama pasangan dengan aset yang dimiliki pihak lain.<\/p>\n
\u201cSaya berharap perkara saya juga dapat dilihat secara objektif seperti perkara yang sudah inkracht tersebut. Dalam perkara itu, aset pihak ketiga akhirnya dikeluarkan dari harta bersama. Karena menurut saya ada kemiripan dengan persoalan yang saya hadapi, saya berharap proses kasasi ini dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan aset saya,\u201d ujar Marlinda.<\/p>\n
Marlinda mengatakan dirinya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan tidak bermaksud mendahului putusan MA.<\/p>\n
Permohonan kasasi Marlinda dan Dian Pratama diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 44\/Pdt.G\/2026\/PTA.JK tanggal 21 April 2026 juncto Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85\/Pdt.G\/2025\/PA.JP tanggal 6 Februari 2026.<\/p>\n
\n