\n<\/p>\n
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah lama dibahas kini hampir memasuki tahap akhir di parlemen. Beleid itu ditargetkan selesai dan diundangkan pada 8 Oktober 2026.<\/p>\n
Pembahasan RUU tersebut telah memasuki tahap harmonisasi antara DPR RI dan pemerintah.<\/p>\n
Anggota Panja RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan, DPR dan pemerintah telah dua kali melakukan pembahasan.<\/p>\n
Dalam pertemuan terakhir, pembahasan mulai masuk pada sejumlah pasal yang masih memiliki perbedaan substansi antara DPR dan pemerintah.<\/p>\n
Hal tersebut diungkap Zainul dalam Diskusi RUU Ketenagakerjaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia di Jakarta, Kamis, 24 September.<\/p>\n
“Pembahasan RUU Pelindungan Tenaga Kerja sekarang sudah masuk pada tahap harmonisasi dengan pemerintah. Jadi, kami sudah dua kali bertemu dengan pemerintah. Semalam kami sampai jam 10 malam rapat, sudah mulai masuk beberapa pasal-pasal perbedaan substantif dengan pemerintah,” ujar Zainul.<\/p>\n
Menurut Zainul, pembahasan ditargetkan selesai pada 8 Oktober mendatang.<\/p>\n
Target tersebut juga berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas waktu tertentu dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan.<\/p>\n
“Kami janjikan pada 8 Oktober sudah selesai. Jadi, 8 Oktober nanti kami berharap sudah diundangkan. Karena amanat Mahkamah Konstitusi, kan, 5 Oktober sudah harus disahkan,” katanya.<\/p>\n
Dalam pembahasan RUU tersebut, Zainul menyampaikan, terdapat tiga tema besar yang coba dipertemukan, yakni pelindungan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha.<\/p>\n
Menurutnya, ketiga aspek tersebut perlu diakomodasi secara seimbang dalam RUU Pelindungan Tenaga Kerja.<\/p>\n
Sebab, kata Zainul, perlindungan pekerja juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan dunia usaha dan dinamika pasar kerja.<\/p>\n
\n