\n<\/p>\n
JAKARTA – Persoalan pekerja yang bertahun-tahun berstatus honorer tanpa kepastian kerja menjadi salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan organisasi buruh kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.<\/p>\n
Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan 15 perwakilan organisasi buruh dengan Dudung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September.<\/p>\n
“Tadi disampaikan juga ada buruh yang honorer tapi bertahun-tahun, tidak ada kepastian dari yang pemilik perusahaan, sehingga sampai kemudian akhirnya tidak pernah ada batasnya. Dan ini juga kami terima laporannya,” kata Dudung.<\/p>\n
Dalam pertemuan itu, buruh meminta pemerintah memperkuat kepastian kerja sekaligus mencegah penyalahgunaan sistem alih daya, kontrak, dan pemagangan.<\/p>\n
Persoalan tersebut menjadi bagian dari 11 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Buruh juga meminta upah layak, jaminan pesangon, kebebasan berserikat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja.<\/p>\n
Dudung mengatakan seluruh laporan telah dicatat dan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Aspirasi itu juga akan diteruskan kepada DPR sebagai masukan dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.<\/p>\n
“Kami menghargai para pimpinan serikat buruh yang memilih menyampaikan persoalan melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya.<\/p>\n
\n