\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Partai Golkar masih mengkaji formula yang tepat untuk mengatur syarat pencalonan presiden dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar terbuka terhadap sejumlah opsi, termasuk usulan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan minimal dua fraksi di parlemen.<\/p>\n
“Jadi prinsipnya kami setuju saja apabila mengemuka ada usulan syarat pencalonan pasangan calon harus didukung minimal dua fraksi, sebagai salah satu opsi, dan tidak menutup kemungkinan ada opsi lain, selama opsi-opsi itu bukan didasari dari tafsir yang bertentangan dengan putusan MK,” kata Doli dalam keterangannya, Rabu 23 September.<\/p>\n
Menurut Doli, Golkar juga mempertimbangkan putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Putusan tersebut menyatakan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon tanpa didasarkan pada persentase kursi DPR atau perolehan suara sah nasional.<\/p>\n
Doli mengatakan ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Golkar dalam merumuskan aturan baru pencalonan presiden. Partainya juga memperhitungkan arahan MK agar pengaturan tersebut tidak menghasilkan pasangan calon tunggal maupun jumlah pasangan calon yang terlalu banyak.<\/p>\n
“Termasuk soal adanya batas atas pencalonan pun sudah kami lakukan simulasinya dalam setahun ini,” katanya.<\/p>\n
\n