\n<\/p>\n
JAKARTA – Pelunasan surat utang pemerintah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI tidak otomatis menghapus hak tagih negara kepada obligor dan debitur. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka agar istilah \u201cBLBI lunas\u201d tidak menimbulkan salah persepsi.<\/p>\n
Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia berbeda dengan piutang negara terhadap obligor dan debitur BLBI.<\/p>\n
\u201cJangan kemudian istilah \u2018BLBI lunas\u2019 menimbulkan persepsi seolah seluruh kewajiban, beban negara, dan hak tagih negara yang lahir dari kasus BLBI juga sudah selesai. Itu dua persoalan yang harus dibedakan,\u201d kata Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 22 September.<\/p>\n
Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, hingga 3 November 2024 nilai pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI baru sekitar Rp39,32 triliun dari target sekitar Rp110 triliun.<\/p>\n
Hardjuno menjelaskan surat utang yang telah dilunasi merupakan kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia yang muncul dalam penanganan krisis 1997-1998.<\/p>\n
Sementara kewajiban obligor dan debitur BLBI merupakan hak tagih negara yang selama ini dikejar melalui Satgas BLBI dan mekanisme pemerintah lainnya.<\/p>\n
\n