\n<\/p>\n
JAKARTA – Pelunasan utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia tidak membuat kewajiban para obligor dan debitur ikut hilang. Pemerintah menegaskan hak tagih negara tetap berjalan.<\/p>\n
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran utang pemerintah kepada BI dan kewajiban obligor merupakan dua hal berbeda.<\/p>\n
\u201cSaya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI,\u201d kata Suahasil di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 September.<\/p>\n
Pemerintah telah menuntaskan pembayaran obligasi BLBI senilai Rp218,3 triliun kepada BI. Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026.<\/p>\n
Menurut Suahasil, pemerintah tetap memiliki hak menagih para debitur atau obligor yang kewajibannya belum diselesaikan setelah bank mereka mendapat penanganan pemerintah dalam krisis 1997-1998.<\/p>\n
\u201cPemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut karena pemerintah punya hak tagih,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n