\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan berbagai wacana mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 hingga 7 persen serta ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan dukungan minimal dua partai politik belum menjadi keputusan resmi DPR.<\/p>\n
Menurut Puan, berbagai angka dan skema yang berkembang saat ini masih sebatas pembicaraan informal di antara partai politik dan belum memasuki pembahasan resmi di DPR RI.<\/p>\n
\u201cKarena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,\u201d kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.<\/p>\n
Puan mengatakan pembahasan resmi mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) nantinya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di DPR.<\/p>\n
Ia juga belum memastikan kapan pembahasan revisi UU Pemilu akan mulai dilakukan secara resmi. Menurut Puan, DPR masih memiliki cukup waktu mengingat Pemilu berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2029.<\/p>\n
\u201cYang penting adalah nanti pileg dan pilpresnya itu akan bisa efektif, kemudian efisien, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n