\n<\/p>\n
JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyoroti persoalan pembeli rumah susun (rusun) yang sudah melunasi pembayaran, tetapi unit yang dijanjikan tak kunjung dibangun. Untuk mencegah konsumen kehilangan uangnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengusulkan penerapan skema escrow dalam Ranperda Rusun.<\/p>\n
Usulan tersebut masuk dalam pembahasan Pasal 36 dan 37 Ranperda Rusun yang kembali dilakukan Bapemperda bersama eksekutif. Dari total 130 pasal yang diusulkan dalam regulasi tersebut, baru 40 pasal yang telah dibahas secara rinci.<\/p>\n
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, skema escrow diperlukan untuk memberikan jaminan terhadap uang konsumen. Nantinya, akan ada lembaga penjaminan yang memastikan dana pembeli tidak hilang ketika unit rusun tidak terealisasi.<\/p>\n
“Agar uang konsumen bisa dikembalikan jika unit tidak didapatkan,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 September.<\/p>\n
Perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan pada kondisi bangunan setelah unit rusun diserahterimakan. Bapemperda mendorong adanya kewajiban asuransi bangunan untuk mengantisipasi risiko kegagalan konstruksi maupun bencana.<\/p>\n
“Dan juga selama perjalanannya harus diasuransikan,\u201d ucap Aziz.<\/p>\n
Dalam pembahasan Ranperda Rusun, DPRD DKI tidak akan mengatur seluruh persoalan secara teknis di tingkat perda. Menurut Aziz, regulasi tersebut akan memuat ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen, sedangkan aturan teknisnya akan dijabarkan melalui peraturan gubernur (Pergub).<\/p>\n
Pembahasan juga masih membuka ruang bagi masukan masyarakat, termasuk organisasi yang selama ini memberikan perhatian terhadap persoalan rusun dan apartemen.<\/p>\n
\n