\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Salah satu pokok permohonan yang diajukan adalah persoalan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan digelar di Gedung MK, Jakarta, dan dipantau secara daring pada Senin 21 September malam.<\/p>\n
Perkara tersebut diajukan 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana. Bambang Widjojanto tercatat sebagai salah satu kuasa hukum pemohon.<\/p>\n
Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
Kuasa hukum pemohon mendalilkan persyaratan pendidikan tersebut bersifat wajib dan harus telah dipenuhi sejak proses pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.<\/p>\n
“Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar Bambang dalam persidangan dikutip Antara.<\/p>\n
Denny kemudian meminta MK membuka ruang pembuktian untuk menguji pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Menurut dia, pelantikan pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan administratif yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.<\/p>\n
“Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut,” kata Denny.<\/p>\n
Denny juga mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Ia mempertanyakan dasar dokumen kelulusan yang digunakan dalam penerbitan surat tersebut.<\/p>\n
“Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya kurang dari satu hari, yang tepatnya kurang dari 24 jam pada tanggal 6 Agustus 2019 yang hingga permohonan diajukan tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya,” ujar Denny.<\/p>\n
Menurut Denny, persoalan itu berkaitan dengan Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur dokumen pendukung penyetaraan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma.<\/p>\n
Ia juga mempersoalkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.<\/p>\n
Denny menyatakan ketentuan pengecualian tersebut tidak terdapat dalam regulasi Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Ia juga mempertanyakan ketentuan tersebut karena, menurut dia, tidak tercantum dalam draf uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada September 2023.<\/p>\n
Para pemohon berpendapat kepemilikan ijazah perguruan tinggi tidak dengan sendirinya menggugurkan persyaratan pendidikan tingkat SLTA atau sederajat.<\/p>\n
Denny merujuk putusan MK dalam sengketa Pilkada di Pesawaran dan Nias Selatan. Menurut dia, dalam perkara tersebut calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kelulusan SLTA dapat didiskualifikasi meskipun telah memiliki gelar S1 atau S2.<\/p>\n
Selain mempersoalkan syarat pendidikan, para pemohon meminta MK menguji konsekuensi hukum apabila dalil tersebut dinyatakan terbukti. Mereka antara lain meminta pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden serta sejumlah keputusan KPU terkait Pemilu 2024.<\/p>\n
Denny menilai persoalan pemenuhan syarat pencalonan merupakan bagian dari sengketa pemilu atau electoral dispute, bukan mekanisme pemberhentian dari jabatan atau pemakzulan.<\/p>\n
“Gibran tidak bisa menggunakan Pasal 7a karena yang bersangkutan sedari awal tidak pernah memenuhi syarat pendidikan. Sehingga yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden atau diskualifikasi,” ujar Denny.<\/p>\n
\n