\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/GB7V4k8AZb3l4RcwznqWQulzN6RlynFFu2rUAb8Lld4\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTUxMjIvMjAyNjA5MjIwNDE3LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkwMDI1NDMyLmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi di Jakarta, Senin, 21 September.<\/p>\n
Dalam rapat tersebut, Ara menyoroti realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih tertinggal dari target. Hingga saat ini, penyaluran FLPP baru mencapai 154.034 unit dari target 350.000 unit atau sekitar 44 persen.<\/p>\n
Ara yang juga menjabat Ketua Komite Tapera membandingkan kinerja tersebut dengan pelaksanaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dinilai lebih agresif dalam mengeksekusi program.<\/p>\n
“Tapera itu harus belajar dari pengolahan KUR Perumahan, mulai dari sosialisasi hingga pencapaian target. Tahun lalu target 350.000, memang realisasi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 278.000 dari sebelumnya sekitar 228.000, tapi tetap saja kuotanya tidak tercapai,” ujar Ara dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi di kantor BP Tapera, Jakarta.<\/p>\n
Dia mengatakan, realisasi KUR Perumahan pada evaluasi semester pertama telah menembus lebih dari 50 persen. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah menambah plafon kuota menjadi Rp50 triliun.<\/p>\n
Melalui skema pembiayaan tersebut, pos pembiayaan renovasi rumah telah mencakup sekitar 87.000 unit dan diperkirakan mencapai 100.000 unit dalam tiga bulan ke depan.<\/p>\n
Sementara itu, Ara menilai laju realisasi Tapera belum menunjukkan terobosan berarti meskipun kuota pembiayaan telah ditingkatkan.<\/p>\n
Melihat kondisi tersebut, Ara mendesak jajaran Komisioner BP Tapera untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal lembaga.<\/p>\n
“Saya sebagai Ketua Komite sudah mengingatkan berkali-kali soal SDM yang bisa bekerja mencapai target. Komisioner dan jajaran harus lebih proaktif, cerdas, keras, detail serta berorientasi pada aturan dan hasil. Kenapa KUR Perumahan bisa, Tapera nggak bisa?” katanya.<\/p>\n
Terkait kendala perizinan lahan persawahan yang kerap dikeluhkan di daerah, Ara mengatakan Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk menyelesaikan hambatan regulasi.<\/p>\n
“Mengenai kendala sertifikat tanah di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kami bersama Kementerian ATR\/BPN sudah bergerak dan saat ini data di 286 kabupaten\/kota sudah terpenuhi untuk dicarikan solusinya,” ucapnya.<\/p>\n
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya terus melakukan akselerasi di berbagai lini operasional untuk mengejar ketertinggalan realisasi penyaluran FLPP.<\/p>\n
“Realisasi sampai hari ini masih 44 persen, sehingga akselerasi terus kami lakukan. Kami meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, melakukan reposisi internal dan mengoptimalkan sumber daya untuk pemasaran serta sosialisasi FLPP,” terang Heru.<\/p>\n
Heru menyampaikan, penetrasi pasar telah dibagi ke dalam sejumlah klaster. Sasaran tersebut antara lain aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kementerian\/lembaga, buruh di kawasan industri melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pengemudi ojek daring dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah.<\/p>\n
Selain itu, BP Tapera juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mengonsolidasikan pengembang agar pasokan unit rumah siap memenuhi tingginya minat masyarakat.<\/p>\n
Meski demikian, Heru meluruskan bahwa lambatnya realisasi FLPP tidak semata-mata disebabkan oleh kapasitas pegawai di internal BP Tapera. Menurut dia, persoalan utama juga berada pada ketersediaan pasokan hunian di lapangan.<\/p>\n
“Kepeminatan masyarakat sebenarnya sangat tinggi di hampir semua daerah, tetapi ketersediaan dari sisi supply<\/em> yang terhambat perizinan dan status LSD itulah menjadi bottleneck<\/em> utama saat ini,” imbuhnya.<\/p>\n