\n<\/p>\n
JAKARTA – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana mengingatkan Undang-Undang Perampasan Aset tidak akan cukup jika aparat dan praktik penegakan hukumnya masih bermasalah. Menurut dia, aturan yang kuat harus berjalan bersama penegak hukum yang berintegritas.<\/p>\n
Erry menyampaikan pandangan itu dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI yang membahas RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 21 September.<\/p>\n
\u201cJadi saya ingin mengajak kita semua fokus pada bagaimana memperbaiki penegak hukum dan penegakan hukumnya,\u201d kata Erry.<\/p>\n
Ia pada prinsipnya mendukung konsep perampasan aset. Namun, Erry meminta pengaturannya tidak dibuat terlalu luas dan terburu-buru karena perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum masih bisa terjadi.<\/p>\n
Menurut Erry, Indonesia sudah memiliki banyak aturan, tetapi penerapannya dapat berbeda karena penafsiran masing-masing penegak hukum.<\/p>\n
\u201cJangan sampai keberadaan UU Perampasan Aset justru menambah peluang penafsiran yang makin lebar. Kalau penafsiran makin mengerucut, makin bagus,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n