\n<\/p>\n
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas pengawasan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau illegal, unreported and unregulated fishing atau IUU Fishing. Pengawasan kini tidak hanya menyasar legalitas kapal dan hasil tangkapan, tetapi juga kondisi kerja serta keselamatan awak kapal.<\/p>\n
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pelanggaran di sektor perikanan kerap berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.<\/p>\n
\u201cIUU Fishing bukan hanya persoalan pencurian ikan saja. Namun, illegal fishing sering berasosiasi dengan kejahatan lain yaitu pelanggaran ketenagakerjaan, mengabaikan keselamatan, bahkan eksploitasi awak kapal,\u201d kata Pung dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin, 21 September.<\/p>\n
Menurut Pung, pengawasan kapal perlu mencakup seluruh kegiatan operasional. Mulai dari legalitas dan dokumen, alat tangkap, hasil tangkapan, hingga kondisi kerja awak kapal.<\/p>\n
Langkah itu dinilai penting agar kapal yang beroperasi di perairan Indonesia tidak hanya patuh terhadap aturan perikanan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kondisi kerja yang layak bagi pekerjanya.<\/p>\n
\u201cPengawasan perikanan membutuhkan sinergi antara otoritas perikanan, ketenagakerjaan, penegak hukum, serta negara-negara di kawasan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n