\n<\/p>\n
JAKARTA – Klaim kerugian negara hingga Rp2 triliun dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under-invoicing PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk dinilai belum bisa serta-merta disebut sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti.<\/p>\n
Ahli Keuangan Negara Eko Sambodo menilai angka kerugian negara dalam sebuah perkara harus didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.<\/p>\n
“Kerugian negara baru dapat dinyatakan nyata dan pasti setelah di audit oleh BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” kata Eko dalam keterangannya, Senin, 21 September.<\/p>\n
Menurut Eko, dugaan kerugian dalam praktik transfer pricing juga perlu terlebih dahulu dibuktikan melalui proses audit investigatif. Hal itu diperlukan untuk memastikan apakah transaksi yang dipersoalkan memang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.<\/p>\n
“Kebenaran terjadi kerugian negara harus di lakukan dulu audit investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara,” ucap dia.<\/p>\n
Di sisi lain, Eko menyebut transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik yang umum dilakukan perusahaan, termasuk dengan entitas yang memiliki hubungan afiliasi. Praktik tersebut, menurut dia, tidak otomatis merupakan tindakan melawan hukum.<\/p>\n
“Transfer pricing ini umum digunakan oleh perusahaan kepada perusahaan afiliasi. Kebijakan melimpahkan (transfer pricing) ini harus benar benar didalami,” tutur Eko.<\/p>\n
Eko mengatakan, penerapan transfer pricing juga perlu dilihat secara utuh, termasuk alasan ekonomi dan komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan perusahaan.<\/p>\n
Perbedaan tarif pajak antarnegara, misalnya, dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa dalam melihat transaksi dan perhitungan laba-rugi perusahaan.<\/p>\n
“Dari sisi pajak tentunya dilihat semua komponen biaya yang mana yang tidak boleh mengurangi pajak harus dikeluarkan,\u201d” ujar Eko.<\/p>\n
Karena itu, Eko meminta dugaan penyimpangan dalam praktik transfer pricing tidak hanya dilihat dari metode transaksinya. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah metode tersebut diterapkan sesuai ketentuan atau justru digunakan untuk mengurangi kewajiban yang semestinya dibayarkan kepada negara.<\/p>\n
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under-invoicing kepada entitas perusahaan pada periode 2008-2025.<\/p>\n
Selain TPL, penyidik menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya disebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL pada periode berbeda.<\/p>\n
BP disebut terlibat dalam pemeriksaan pajak TPL tahun 2020 dan 2023. Sementara SR bertugas dalam pemeriksaan pajak pada 2024.<\/p>\n
Kejagung menduga kedua tersangka tidak menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pemeriksaan pajak TPL. Mereka disebut tidak melakukan review terhadap penelaahan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).<\/p>\n
\n