\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta semua pihak menunggu perkembangan pengusutan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan penerimaan lain terkait urusan pertanahan di Kementerian ATR\/BPN.<\/p>\n
Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamananan (Menko Polhukam) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Mahfud MD. Menurutnya, proses yang berjalan saat ini masih penyidikan awal pascaoperasi tangkap tangan (OTT).<\/p>\n
\u201cApakah kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang diduga punya peran signifikan dalam kontruksi perkara tersebut, kita sama-sama tunggu perkembangannya,\u201d kata Budi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 21 September.<\/p>\n
Budi bilang pengusutan dugaan rasuah tidak bisa dilakukan secara serampangan. \u201cTentunya semua proses penyidikan berdasarkan alat bukti,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sehingga, Budi minta semua pihak menunggu proses yang sedang berjalan.<\/p>\n
\u201cPenyidik masih terus fokus melengkapi alat bukti tambahan. Kita berikan ruang bagi penyidik untuk terus melakukan pendalaman, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,\u201d ujar Budi.<\/p>\n
Mahfud MD menduga ada dua faktor yang membuat KPK takut dan belum memeriksa Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid. Pertama, karena tekanan politik sebab politikus Partai Golkar itu adalah anak buah Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
Kedua, prosedur yang disebut Mahfud sebagai “sopan santun politik”. Dia menilai kemungkinan KPK terlebih dahulu memberikan informasi kepada presiden sebelum memeriksa atau menetapkan seorang menteri sebagai tersangka.<\/p>\n
Menurut Mahfud, pola tersebut, pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya ketika sejumlah menteri berhadapan dengan proses hukum. Namun, dia menekankan posisi Nusron sebagai menteri ATR\/kepala BPN membuat status dan keterkaitannya dalam perkara tersebut perlu dijelaskan secara terang.<\/p>\n
KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR\/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.<\/p>\n
Kemudian, turut ditetapkan juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR\/BPN.<\/p>\n
Dalam kasus ini, komisi antirasuah menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Tengah. Kemudian, diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan.<\/p>\n
Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK. Selain itu, komisi antirasuah turut menyita uang Rp106,3 miliar yang ditemukan dalam koper dan boks di rumah Arif Sugiyanto dalam bentuk pecahan mata uang asing.<\/p>\n
\n