\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 M. Syukur Mandar dicopot dari jabatan Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia. Mandat Syukur Mandar dicabut melalui Rapat Pleno Luar Biasa Dewan Nasional pada Selasa 15 September.<\/p>\n
Pencabutan mandat tersebut dilakukan setelah forum membahas dugaan komunikasi, pendekatan, dan manuver politik Syukur Mandar dengan pihak-pihak di lingkungan kekuasaan yang disebut dilakukan tanpa mandat organisasi.<\/p>\n
Dewan Nasional Gerakan Oposisi menilai tindakan tersebut berpotensi menyimpang dari garis perjuangan organisasi yang menempatkan diri sebagai kekuatan sipil independen dan nonpartisan.<\/p>\n
\u201cYang menjadi persoalan bukan perbedaan pandangan politik. Yang menjadi persoalan adalah ketika posisi dan nama organisasi digunakan dalam langkah politik yang tidak pernah diputuskan organisasi,\u201d kata Dewan Nasional Gerakan Oposisi dalam keterangannya.<\/p>\n
Dewan Nasional menegaskan setiap komunikasi politik yang membawa nama organisasi harus memiliki dasar mandat yang jelas. Menurut mereka, Presiden Dewan Nasional bukan pemilik organisasi, melainkan penerima mandat yang harus menjalankan tugas sesuai AD\/ART dan keputusan kolektif.<\/p>\n
\u201cPresiden Dewan Nasional bukan pemilik organisasi. Ia menerima mandat organisasi dan karena itu setiap tindakan strategis harus tunduk pada AD\/ART serta keputusan kolektif,\u201d ujar Dewan Nasional.<\/p>\n
Menurut Dewan Nasional, AD\/ART Gerakan Oposisi mengatur kepemimpinan secara kolektif-kolegial. Pasal 8 ayat (6) menyebut Presiden Dewan Nasional sebagai koordinator kolektif sekaligus juru bicara organisasi dan tidak memiliki hak veto.<\/p>\n
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur keputusan strategis dilakukan melalui Rapat Pleno yang sah.<\/p>\n
\u201cTidak ada mandat personal untuk membawa Gerakan Oposisi Indonesia ke dalam transaksi atau pendekatan politik dengan kekuasaan. Mandat organisasi lahir dari mekanisme organisasi, bukan dari keputusan individu,\u201d kata Dewan Nasional.<\/p>\n
Soroti Pendekatan ke Lingkungan Kekuasaan<\/p>\n
Dewan Nasional juga menyoroti arah komunikasi dan pendekatan politik yang diduga dilakukan Syukur Mandar dengan pihak-pihak di lingkungan kekuasaan.<\/p>\n
Gerakan Oposisi, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 AD\/ART, menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas sosial terhadap penyelenggara negara serta mitra kritis pemerintah dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.<\/p>\n
Atas dasar itu, Dewan Nasional menilai kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh mengubah posisi organisasi.<\/p>\n
\u201cGerakan Oposisi dibentuk untuk mengontrol kekuasaan, bukan untuk mencari jalan masuk ke dalam kekuasaan. Kalau oposisi mulai digunakan sebagai kendaraan menuju akses kekuasaan, di situlah garis perjuangan organisasi harus ditegaskan kembali,\u201d ujar Dewan Nasional.<\/p>\n
Dewan Nasional menyebut persoalan tersebut bukan hanya menyangkut komunikasi politik, tetapi juga batas antara kepentingan organisasi dan kepentingan personal.<\/p>\n
\u201cOposisi harus tetap memiliki jarak kritis terhadap kekuasaan. Jarak itu bukan permusuhan, tetapi syarat agar fungsi kontrol tetap berjalan,\u201d katanya.<\/p>\n
Dugaan Keuntungan Pribadi Dievaluasi<\/p>\n
Rapat Pleno Luar Biasa juga mencermati kemungkinan adanya keuntungan pribadi yang diperoleh Syukur Mandar dalam rangkaian komunikasi dan pendekatan politik tersebut.<\/p>\n
Namun, Dewan Nasional menegaskan dugaan tersebut belum ditempatkan sebagai fakta yang telah terbukti. Forum menyatakan persoalan itu menjadi bagian evaluasi apabila terdapat indikasi posisi, nama, jaringan, atau identitas Gerakan Oposisi digunakan untuk kepentingan pribadi.<\/p>\n
\u201cKami tidak sedang menghakimi seseorang. Tetapi organisasi memiliki kewajiban memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada seorang pejabat organisasi tidak berubah menjadi alat untuk memperoleh keuntungan atau akses personal kepada kekuasaan,\u201d ujar Dewan Nasional.<\/p>\n
Dewan Nasional menilai kemungkinan penggunaan organisasi sebagai \u201ctiket\u201d menuju akses kekuasaan merupakan persoalan serius karena dapat mengaburkan batas antara mandat organisasi dan kepentingan individu.<\/p>\n
\u201cGerakan Oposisi Indonesia bukan kendaraan politik personal. Nama organisasi tidak boleh menjadi tiket seseorang untuk memperoleh akses kepada kekuasaan,\u201d kata Dewan Nasional.<\/p>\n
Setelah mempertimbangkan dinamika organisasi dan ketentuan AD\/ART, Rapat Pleno Luar Biasa memutuskan mencabut mandat M. Syukur Mandar sebagai Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia.<\/p>\n
Forum kemudian menetapkan Laguna, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas Presiden Dewan Nasional. Plt. Presiden diberi mandat melakukan konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan Musyawarah Besar Gerakan Oposisi Indonesia.<\/p>\n
Musyawarah Besar tersebut akan diarahkan untuk melakukan reorganisasi dan penataan kembali struktur Dewan Nasional.<\/p>\n
\u201cIni bukan persoalan pergantian orang semata. Ini adalah penegasan bahwa organisasi memiliki aturan, mekanisme, dan garis perjuangan yang harus dihormati siapa pun yang memegang jabatan,\u201d ujar Dewan Nasional.<\/p>\n
\n